JAKARTA, investor.id – Pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Malaysia pekan lalu menarik perhatian dunia bukan hanya karena kembalinya Donald Trump ke panggung diplomasi Asia, tetapi karena arah baru perebutan sumber daya strategis yang kini disebut mineral hijau.
Di sela pidato dan jamuan kenegaraan, satu isu geopilitik mengemuka: siapa yang akan menguasai pasokan nikel, lithium, dan tanah jarang—bahan baku vital bagi kendaraan listrik, baterai, dan teknologi masa depan.
Kehadiran Trump dan absennya Presiden Xi Jinping, memberi sinyal bahwa Amerika Serikat (AS) siap memperkuat pengaruhnya di ASEAN saat China telah lebih dulu menancapkan kuku ekonominya lewat Belt and Road Initiative (BRI). Di titik ini, ASEAN kembali menjadi arena perebutan pengaruh global: antara diplomasi hijau dan geopolitik sumber daya.
Maka ketika AS menghapus bea masuk untuk produk dari Thailand, Malaysia, dan Kamboja, banyak yang menganggapnya sekadar kebijakan dagang. Padahal, di balik angka nol itu (0%) tersimpan strategi besar untuk menguasai jalur pasokan mineral hijau—komoditas yang menentukan masa depan energi dunia.
Keringanan tarif ini bukan kemurahan hati, melainkan langkah halus Washington untuk menarik ASEAN ke orbit pengaruhnya di tengah rivalitas dengan Beijing. Kawasan ASEAN kini menjadi panggung utama pertarungan dua kekuatan besar dunia: siapa yang menguasai nikel, lithium, dan tanah jarang, dialah yang akan mengendalikan ekonomi abad ke-21.
Dalam ekonomi hijau global, critical minerals atau mineral kritis adalah “minyak baru”—fondasi bagi baterai kendaraan listrik, turbin angin, dan teknologi modern.
China kini menguasai lebih dari 60 persen rantai pasok global, terutama pada tahap pemurnian. Sementara itu, AS yang dulu memimpin industri dunia justru bergantung pada Beijing, sebuah ketergantungan yang kian berisiko secara strategis (Newsweek, 9/10/2025).
Kekhawatiran Washington sederhana namun strategis: Beijing bisa saja suatu hari “menutup keran” mineral dunia, seperti Moskwa menutup gas ke Eropa saat perang Rusia–Ukraina. Karena itu, AS bergerak cepat mencari sumber alternatif, dan pandangannya kini tertuju pada ASEAN.
Panggung Baru Persaingan Global
ASEAN kini menjadi medan utama perebutan mineral hijau dunia. Laporan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Summary of ERIA Research Project 2024, menyatakan bahwa kawasan ini bukan hanya kaya sumber daya, tetapi juga terletak di jantung rantai perdagangan global.
Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia; Malaysia menyimpan tanah jarang; Thailand tengah mendorong industri baterai; dan Vietnam bersiap menjadi produsen kendaraan listrik (ERIA, 2024).
Bagi Washington, sebagaimana ditulis oleh Matthew P. Goodman dan Aidan Arasasingham dalam “Regional Perspectives on the Indo-Pacific Economic Framework”, kawasan ASEAN merupakan lokasi ideal untuk membangun rantai pasok “sekutu strategis” (friend-shoring)—strategi memindahkan pusat produksi dari China ke negara-negara mitra (CSIS, 2025).
Melalui kebijakan bea masuk 0% dan kerangka Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), AS berupaya meneguhkan jejaring kepercayaan strategis sekaligus menekan dominasi Beijing di kawasan ASEAN.
Namun, China sudah jauh melangkah. Melalui BRI, Beijing telah menanamkan investasi besar di sektor mineral dan infrastruktur di seluruh ASEAN. Strategi ini memperkuat posisi China bukan hanya sebagai mitra dagang, tetapi juga sebagai arsitek utama rantai pasok baru di ASEAN.
Seperti dilaporkan harian berbahasa Inggris berbasis di Hong Kong, South China Morning Post dalam “ASEAN seeks to ‘future-proof’ economies, its fate closely entwined with China”, masa depan ekonomi ASEAN tetap terkait erat dengan China meskipun Presiden Trump memberikan perhatian yang besar dan meningkatkan hubungan dagang dengan kawasan ini (SCMP, 28/10/2025).
Selang dua hari setelah Trump menandatangani perjanjian perdagangan dengan Kamboja, Malaysia, dan Vietnam, serta kesepakatan akses mineral penting dengan Malaysia dan Thailand di sela KTT ASEAN, Beijing langsung merespons dengan meningkatkan kemitraan dagangnya melalui ASEAN–China Free Trade Area 3.0.
Pakta baru ini mencakup sektor-sektor masa depan seperti ekonomi digital dan teknologi hijau, sekaligus memperdalam integrasi rantai pasokan kawasan (Reuters, 28/10/2025).
Ini sekali lagi menegaskan bahwa Beijing telah lebih dulu menancapkan pengaruhnya, jauh sebelum Washington datang membawa janji. Di antara dua kekuatan besar yang berebut pengaruh itu, ASEAN menghadapi dilema klasik dunia multipolar: bagaimana menjaga kedaulatan ekonomi tanpa menutup pintu investasi.
Politik Mineral Berdaulat
Perebutan mineral kritis bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang masa depan transisi energi global. Dunia berpacu untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil, tetapi tanpa mineral kritis, transisi itu mustahil. Ironisnya, negara-negara penghasil mineral—termasuk di ASEAN—sering kali hanya menikmati sisa keuntungan, sementara dampak ekologis dan sosial ditanggung sendiri (ERIA, 2024).
AS datang dengan narasi “ekonomi hijau”, sementara China datang dengan janji “investasi cepat”. Keduanya membawa kepentingan, bukan solusi ajaib. Di tengah situasi ini, ASEAN harus berhenti menjadi “pemasok bahan mentah dunia” dan mulai menegakkan politik mineral berdaulat: memastikan setiap ton mineralnya yang keluar dari bumi ASEAN memberi nilai tambah dan keberlanjutan bagi rakyatnya.
Pada titik ini, Indonesia berada di jantung pusaran perebutan mineral hijau. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan ambisi menjadi pusat industri baterai, posisinya strategis sekaligus rentan. Hilirisasi adalah langkah berani, namun masih menyisakan tantangan besar: teknologi pemrosesan didominasi investor China dan ancaman ekologis di wilayah tambang.
AS mulai menawarkan kemitraan teknologi bersih dan investasi alternatif, meski langkahnya belum seagresif Beijing. Momentum ini tepat bagi Indonesia untuk mengisisiasi pembentukan ASEAN Critical Minerals Alliance—konsorsium regional yang menetapkan standar ekspor, pengolahan, dan keberlanjutan mineral hijau.
Dengan langkah kolektif, ASEAN dapat berbicara dengan satu suara di hadapan Washington dan Beijing—sebagai penentu arah, bukan pengikut.
ASEAN kini berdiri di antara janji masa depan hijau dan risiko menjadi panggung eksploitasi baru dalam perang dagang global. Jika gagal bersatu, negara-negara di kawasan ini hanya akan menjadi penonton dalam perebutan dua kekuatan besar. Namun dengan visi bersama—membangun industri pengolahan, menegakkan standar lingkungan, dan menjaga nilai tambah mineral—ASEAN berpeluang tampil sebagai poros ekonomi hijau dunia.
Washington dan Beijing boleh terus berebut pengaruh atas mineral hijau, tetapi keputusan akhirnya tetap di tangan ASEAN: menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau, atau sekadar pemasok bahan mentah di babak baru imperialisme mineral.